Pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (Lengkap)

Pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (Lengkap)

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) merupakan salah satu persyaratan lainnya yang dibutuhkan oleh badan usaha apabila ingin menjalankan bisnis di bidang pertambangan baik itu mineral atau batubara.

Namun, apa itu IPR? Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas jasa pengurusan IUP Eksplorasi ada cukup banyak regulasi dan aturan yang perlu dipahami, namun tentunya semua persyaratan ini memang penting dan diperlukan untuk memastikan usaha yang Anda dirikan bisa berjalan dengan baik.

Tidak perlu menunggu lama mari kita pahami definisi, persyaratan, dan ketentuan lainnya terkait pengurusan Izin Usaha Pertambangan.

Apa Itu Izin Usaha Pertambangan Rakyat?

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Penjelasan ini mengacu pada Pasal 1 angka 10 UU 4/2009 s.t.d.d UU 3/2020 dan Pasal 1 angka 3 PMK 61/2021.

Pemerintah memberikan dapat memberikan IPR kepada perseorangan atau koperasi. Pihak yang berkepentingan perlu memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan selama pengurusan Izin Pertambangan Rakyat.

Dalam pengurusan IPR baru, mereka perlu memperoleh WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) terlebih dahulu. Adapun definisi dari WPR merupakan bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Pihak yang menentukan WPR adalah pemerintah, dilakukan melalui serangkaian prosedur.

Persyaratan Untuk Memperoleh Izin Pertambangan Rakyat

Terdapat dua prosedur berbeda untuk pengurusan IPR . Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya yakni perseorangan dan koperasi. Berikut ini persyaratan untuk mengurus Izin Pertambangan Rakyat menurut Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2021 pasal 63:

Syarat IPR perseorangan:
1. Surat permohonan
2. Nomor induk berusaha (NIB)
3. Salinan kartu tanda penduduk
4. Surat keterangan dari kelurahani desa setempat )yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat
5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan Pertambangan
6. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Syarat IPR Koperasi:
1. Surat permohonan
2. Nomor Induk Berusaha
3. Salinan kartu tanda penduduk pengurus Koperasi;
4. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang
menyatakan seluruh pengurus Koperasi merupakan
penduduk setempat
5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan
6. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Berapa Lama Masa Berlaku Izin Pertambangan Rakyat?

Menurut pasal 64 dalam PP No.95 Tahun 2021 masa berlaku IPR adalah paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang setidaknya 2 kali masing-masing 5 tahun.

Adapun pada kondisi tertentu apabila pemilik IPR gagal memenuhi kewajiban dan melakukan kegiatan tambang dengan sewenang-wenang maka Izin Pertambangan Rakyat bisa dicabut sebelum masa berlakunya habis.

Ketentuan-Ketentuan Lainnya Terkait IPR (Izin Pertambangan Rakyat)

Selain persyaratan dan beberapa penjelasan di atas, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh pemegang IPR. Berikut ini beberapa ketentuan dan regulasi lainnya.

  1. Menurut ketetapannya, pemilik IPR diharuskan melakukan kegiatan pertambangan setidaknya 3 bulan setelah izin diterbitkan
  2. Pemegang IPR mempunyai kewajiban untuk membuat rencana pertambangan berlandaskan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri.

Adapun beberapa rencana pertambangan yang perlu dipersiapkan seperti: Metode pertambangan, Peralatan dan perlengkapan yang digunakan, Jadwal kerja, Kebutuhan personil, Biaya pemodalan

3. Pemilik IPR wajib patuh terhadap syarat dan ketentuan yang tercantum pada Pasal 66, antara lain:

Tidak menggunakan bahan peledak

Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tidak melakukan kegiatan Penambangan dengan menggunakan metode Penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan

Menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan.

4. Dokumen adminisitratif yang diperlukan untuk pengurusan IPR

Foto Copy KTP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Surat Rekomendasi dari Kepala Desa / Lurah

Dokumen SPPL yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten setempat

Gambar Peta lokasi dan titik koordinat yang dimohonkan

Menandatangani Surat Pernyataan

Luas Izin yang diajukan maksimal 1 hektare untuk perorangan dan 5 hektare untuk kelompok masyarakat

Bahan permohonan dibuat rangkap 2

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait pengurusan Izin Usaha Pertambangan Rakyat, semoga bisa bermanfaat. Sebagai informasi bagi pembaca, Adhikari.co.id adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan izin tambang dan legalitas perusahaan. Kami bisa menyediakan jasa pengurusan IUP OPK dan beberapa izin pertambangan lainnya. Lakukan konsultasi secara gratis bersama tim konsultan yang berpengalaman untuk menyelesaikan solusi perizinan tambang!

Share

Add Your Comments

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


error: Content is protected !!
Open chat
Kontak Kami
Ada yang bisa kami bantu?