Tahukah Anda? Di Indonesia, badan usaha konstruksi terbagi menjadi beberapa kualifikasi. Penggolongan ini bertujuan untuk mempermudah pembuatan kebijakan, aturan, serta persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan sesuai dengan skala dan bidang usaha konstruksi yang dikerjakan.
Selain itu, kualifikasi ini juga mempermudah proses permohonan SBU dan penentuan biaya pengurusan Sertifikat Badan Usaha agar adil dan tidak memberatkan pihak tertentu.
6 Kualifikasi Utama Badan Usaha Konstruksi di Indonesia
Berikut ini beberapa kualifikasi badan usaha konstruksi dilihat dari skala usahanya dan bagian spesifik:
1. BUJKN Kecil
1. BUJKN KecilKualifikasi kecil diperuntukkan bagi perusahaan yang baru berkembang atau memiliki modal terbatas. Modal minimal yang disyaratkan biasanya tidak lebih dari Rp1 miliar dengan omzet tahunan di bawah Rp5 miliar.
Selain itu, dari sisi tenaga ahli, minimal harus ada jenjang KKNI 6 (Teknisi/Analis) serta setidaknya satu peralatan utama yang relevan. Kualifikasi ini dirancang untuk menangani proyek sederhana dengan lingkup terbatas.
Oleh karena itu, kapasitas perusahaan kecil umumnya dibatasi pada jumlah tenaga kerja, besaran modal, serta ketersediaan alat. Meski skala kecil, peran BUJKN kategori ini tetap vital karena banyak proyek pembangunan sederhana yang membutuhkan tenaga jasa konstruksi dengan biaya terjangkau.
Baca juga: Begini Alur Pengurusan SBU Konstruksi yang Wajib Dipahami
2. BUJKN Menengah
Perusahaan dengan kualifikasi menengah memiliki kapasitas yang lebih besar dibanding kualifikasi kecil. Modal usaha minimal Rp 2 miliar hingga di bawah Rp 25 miliar, dengan omzet tahunan lebih dari Rp5 miliar.
Kemudian, dari sisi sumber daya, perusahaan harus memiliki tenaga ahli berjenjang KKNI 7 (ahli muda) dan sekurangnya dua peralatan utama.
Skala ini memungkinkan badan usaha menangani proyek bernilai sedang dengan lingkup pekerjaan yang lebih beragam. Dengan kualifikasi menengah, perusahaan bisa masuk ke lebih banyak peluang tender yang tidak bisa dijangkau badan usaha kecil.
Hal ini menjadi titik penting bagi badan usaha yang sedang berkembang menuju skala lebih besar.
3. BUJKN Besar dan PMA
Kualifikasi besar diperuntukkan bagi perusahaan dengan kemampuan finansial dan teknis sangat kuat.
Modal minimal yang dipersyaratkan adalah Rp 25 miliar ke atas. Dari sisi tenaga ahli, dibutuhkan jenjang KKNI 8 (ahli madya) dengan peralatan lengkap. Perusahaan dengan klasifikasi besar dapat mengerjakan proyek nasional hingga internasional dengan nilai kontrak tanpa batas.
Sementara itu, BUJKN PMA atau Penanaman Modal Asing merupakan badan usaha gabungan modal dalam negeri dan asing.
Modal minimal untuk PMA adalah Rp10 miliar dengan kualifikasi yang umumnya masuk ke kategori besar. Perusahaan dengan status ini biasa menangani proyek bernilai sangat tinggi dan berteknologi mutakhir, termasuk proyek infrastruktur berskala internasional.
4. BUJKA (Asing)
Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing atau BUJKA adalah perusahaan luar negeri yang menjalankan usaha melalui kantor perwakilan di Indonesia.
Kualifikasi ini hanya diperuntukkan bagi perusahaan dengan kapasitas modal besar, minimal Rp 35 miliar, dan dukungan tenaga ahli serta peralatan setara standar internasional. Perusahaan asing yang masuk ke Indonesia biasanya memiliki reputasi global dan membawa teknologi terbaru.
Kualifikasi BUJKA memungkinkan mereka untuk ikut serta dalam berbagai proyek umum maupun spesialis. Namun, tetap ada aturan ketat agar keberadaan BUJKA mendukung industri dalam negeri tanpa merugikan badan usaha lokal.
5. BUJKN Spesialis
BUJKN Spesialis difokuskan pada bidang pekerjaan tertentu, seperti instalasi mekanikal, elektrikal, plumbing, finishing, hingga keahlian konstruksi khusus lainnya.
Modal minimal yang disyaratkan adalah Rp 5 miliar (untuk kode IN, KK, KP, PA, PL001, PL002, dan PL004), dan Modal minimal Rp 75 juta (untuk kode PB dan PL selain PL001, PL002 dan PL004), dengan tenaga ahli berjenjang KKNI 8 dan dua peralatan utama khusus. Kualifikasi ini memberikan jaminan kompetensi yang lebih dalam di bidang spesialisasi tertentu.
Perusahaan dalam kategori ini biasanya dibutuhkan ketika proyek memerlukan kualitas tinggi dan ketelitian di bidang teknis tertentu.
Contoh nyatanya adalah pekerjaan sistem plumbing rumah sakit yang menuntut keahlian mendetail.
6. BUJKA Spesialis
BUJKA Spesialis memiliki fokus yang sama dengan BUJKN Spesialis, tetapi berasal dari perusahaan asing.
Modal dan kapasitas sumber daya menyesuaikan standar global dengan tenaga ahli berkompetensi internasional.
Selain itu, perusahaan ini berperan dalam proyek-proyek konstruksi di Indonesia yang membutuhkan teknologi tinggi atau keahlian khusus yang belum sepenuhnya dikuasai perusahaan lokal.
Meski demikian, kehadiran BUJKA Spesialis tetap diawasi agar memberi transfer ilmu pengetahuan kepada tenaga kerja Indonesia. Dengan begitu, keberadaannya bisa menjadi peluang peningkatan kualitas SDM konstruksi nasional.
Baca juga: Izin Usaha Sewa Alat Berat Beserta KBLI yang Wajib Dipahami
Sudahkah Perusahaan Anda Memiliki SBU Konstruksi?
Jika badan usaha Anda masuk ke salah satu kualifikasi di atas, maka memiliki SBU konstruksi adalah kewajiban.
Sertifikat ini menjadi bukti legalitas sekaligus syarat utama mengikuti berbagai proyek. Persyaratan pengurusan SBU sendiri diatur dalam beberapa regulasi, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pasal 30)
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan UU Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko
- Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2021 dan Nomor 8 Tahun 2022
- Keputusan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Nomor 144/KPTS/DK/2022
Belum memiliki SBU dan bingung mengurusnya? Anda tidak perlu khawatir. Tim Adhikari.co.id siap membantu perusahaan Anda mengurus perizinan badan usaha konstruksi dengan cara yang lebih mudah dan profesional. Dengan dukungan kami, proses pengurusan dapat berjalan lancar dan sesuai regulasi.