SIUJPT (Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi) menjadi salah satu dokumen penting bagi perusahaan yang bergerak di bidang ini. Namun, sebelum mengurus perizinannya, sudahkah Anda tahu perbedaan SIUJPT PMDN dan PMA?
Istilah PMDN merujuk pada (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing). Ada perbedaan signifikan dari keduanya, sehingga sebelum mengurus IUJPT/SIUJPT pastikan Anda sudah memahami jenis izin yang dibutuhkan sesuaikan dengan bisnisnya.
Hal Utama yang Membedakan SIUJPT PMDN dan PMA
Jika Anda menginginkan jawaban singkat dari perbedaan SIUJPT PMDN dan PMA maka bisa menyimak tabel di bawah ini:
| Aspek | SIUJPT PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) | SIUJPT PMA (Penanaman Modal Asing) |
| Sumber Modal | Seluruhnya dari dalam negeri (WNI, badan usaha Indonesia, pemerintah daerah/negara) | Seluruh atau sebagian dari luar negeri (WNA, badan usaha asing, pemerintah asing) |
| Bentuk Badan Usaha | Bisa berbentuk badan hukum (PT), non-hukum (CV, Firma), atau usaha perseorangan | Wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sesuai hukum Indonesia |
| Proses Pengurusan Izin | Melalui Dinas Perhubungan Provinsi/Gubernur | Melalui BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) pusat |
| Persyaratan Modal | Modal dasar sesuai ketentuan, umumnya lebih fleksibel | Modal dasar Rp 1.200.000.000, minimal 25% disetor |
| Tenaga Kerja | Umumnya menggunakan tenaga kerja lokal | Wajib mempekerjakan tenaga kerja lokal, meski didanai asing |
| Pembatasan Sektor | Lebih bebas memilih sektor usaha | Ada pembatasan sektor tertentu sesuai daftar negatif investasi |
| Kepemilikan Saham | 100% lokal (WNI/badan usaha Indonesia) | Bisa seluruhnya asing atau patungan dengan lokal |
| Biaya Pengurusan | Lebih rendah | Cenderung lebih tinggi |
| Kewenangan Pinjaman | Bisa pinjam ke bank pemerintah | Hanya untuk modal kerja, tidak untuk investasi |
Memahami SIUJPT PMDN dan PMA
SIUJPT atau Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi merupakan izin yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan yang menjalankan usaha di bidang jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding di Indonesia.
Izin ini dapat diajukan oleh dua jenis badan usaha, yaitu PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing).
PMDN adalah perusahaan dengan seluruh modal berasal dari investor dalam negeri. Sementara itu, PMA melibatkan penyertaan modal dari pihak asing, baik sepenuhnya maupun sebagian, yang dapat bekerja sama dengan pihak lokal.
Perbedaan Proses dan Kewenangan Penerbitan
Meski izin yang diajukan sama, proses pengurusannya berbeda tergantung pada jenis badan usaha. Bagi perusahaan PMDN, pengajuan SIUJPT dilakukan melalui Dinas Perhubungan di tingkat provinsi dan disahkan oleh Gubernur.
Sebaliknya, perusahaan PMA harus mengurus perizinan langsung melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di tingkat pusat.
Persyaratan Administratif dan Legalitas
Baik PMDN maupun PMA wajib memenuhi sejumlah dokumen legal sebagai syarat pengurusan SIUJPT.
Beberapa dokumen yang diminta meliputi akta pendirian perusahaan, NPWP, surat keterangan domisili, serta bukti kepemilikan atau sewa kantor minimal selama dua tahun.
Khusus untuk PMA, badan usaha wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dan seluruh dokumen harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Sementara itu, PMDN memiliki fleksibilitas yang lebih besar karena dapat berbentuk badan hukum maupun non-badan hukum, termasuk usaha perseorangan.
Modal Usaha dan Kewajiban Tenaga Kerja
Dari segi permodalan, batas minimum modal dasar untuk pengajuan SIUJPT umumnya sama, yaitu sebesar Rp 1,2 miliar dengan ketentuan 25% di antaranya harus disetor.
Meski demikian, PMA pengawasannya lebih ketat dalam hal struktur kepemilikan modal dan wajib melibatkan tenaga kerja lokal sebagai bentuk komitmen terhadap pemberdayaan SDM dalam negeri.
Sementara itu, PMDN biasanya sepenuhnya menggunakan tenaga kerja lokal karena seluruh investasinya berasal dari dalam negeri.
Pembatasan Sektor dan Ketentuan Keuangan
Perusahaan PMA memiliki batasan tertentu dalam memilih sektor usaha, sesuai dengan daftar negatif investasi yang ada dalam regulasi investasi asing. Sebaliknya, PMDN memiliki keleluasaan yang lebih besar untuk masuk ke berbagai sektor.
Di sisi keuangan, PMA umumnya tidak bisa mengajukan pinjaman dari bank pemerintah, kecuali untuk kebutuhan modal kerja. Sedangkan PMDN memiliki akses yang lebih fleksibel terhadap sumber pembiayaan dari lembaga keuangan dalam negeri.
Baca juga: Sanksi Jika Tidak Mengurus SIUJPT dan Tidak Memenuhi Kewajiban
Butuh Bantuan Mengurus SIUJPT? Hubungi Kami
Itu dia penjelasan mengenai perbedaan SIUJPT. Jika Anda sedang mempertimbangkan untuk mengurus SIUJPT, baik sebagai PMDN maupun PMA, prosesnya memang memerlukan ketelitian dan pemahaman mendalam terhadap regulasi yang berlaku.
Di sinilah peran kami, Adhikari.co.id, hadir sebagai solusi yang dapat Anda andalkan. Sejak tahun 2012, kami telah membantu berbagai perusahaan dalam pengurusan perizinan usaha, termasuk SIUJPT, dengan layanan profesional dan dukungan tim yang berpengalaman.
Berlokasi di Jakarta dan memiliki legalitas resmi sebagai konsultan perizinan, kami siap mendampingi Anda melalui setiap tahapan, mulai dari pengecekan dokumen hingga izin terbit.
Serahkan pengurusan perizinan Anda kepada kami, dan fokuslah mengembangkan bisnis Anda tanpa hambatan administratif yang rumit.